Dalam berbagai janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan rakyat—harapan besar yang tumbuh di benak seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Namun, kenyataan yang terlihat di lapangan justru berbanding terbalik. Rakyat kecil sering kali menjadi korban dari ketimpangan sistem hukum, kebijakan yang tidak merata, dan pelayanan publik yang pilih kasih.
Rakyat kecil: pedangan kaki lima yang disusun tanpa solusi, petani yang kehilangan lahan karena proyek besar, buruh yang suaranya tak didengar, serta anak-anak muda berprestasi yang tidak mendapat dukungan dari negara.
Ketika pejabat tinggi yang terjerat korupsi bisa mendapat keringanan hukuman, rakyat kecil yang mencuri karena lapar justru dihukum berat. Di sinilah letak Ketimpangan hukum yang menyayat hati.
Dari lembaga hukum hingga layanan publik. Banyak kasus di daerah yang menunjukkan minimnya keadilan bagi masyarakat kecil karena status sosial mereka.
Harapan mulai pudar ketika janji-janji politik hanya terdengar menjelang pemilu, dan menghilang seiring waktu berjalan. Ketika suara rakyat tidak lagi menjadi penentu arah kebijakan.
Salah satunya karena lemahnya penegakan hukum, korupsi merajalela, dan kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil. Selain itu, kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan juga menjadi penyebab.
Pemerintah harus kembali kepada janji dan nilai luhur Pancasila, khususnya sila ke-5: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Bukan hanya slogan, tapi harus menjadi prinsip kerja nyata dalam kebijakan, perlindungan hukum, serta pelayanan publik yang merata.
